Kunjungan Kerja Pansus DPR RI tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Rabu siang, 26 Februari lalu, PT. Panggung Electric Citrabuana menjadi tuan rumah bagi kunjungan kerja tim Pansus DPR RI tentang RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Kunjungan pansus DPR RI ke perusahaan elektronik yang berlokasi di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ini bertujuan untuk memberikan informasi serta memperoleh masukan dan saran dari perusahaan-perusahaan terhadap RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut.

Dalam acara itu, selain Direksi dari tuan rumah, hadir pula Direksi dari delapan perusahaan lainnya, yaitu PT. Semen Indonesia, PT. Petrokimia Gresik, PT. Sucofindo, PT. Sentra Solusi Elektrindo, PT. Gudang Garam, PT. Maspion, PT. Indolakto, dan PT. Nestle. Sedangkan sembilan orang anggota Pansus DPR RI diketuai oleh Dr. H. Chairuman Harahap, S.H., M.H. dan didampingi oleh tim dari Kementrian Ristek, Perdagangan, dan Perindustrian.

Sebelum pertemuan di atas, pada tanggal 26 Februari pagi, tim Pansus DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, ketua DPRD, Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Universitas Surabaya (UBAYA), di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

Selain ke propinsi Jawa Timur, Pansus DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke Pulau Batam, propinsi Kepulauan Riau, pada 17 Februari lalu. Tujuan dari kunjungan-kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan yang akan berguna bagi Pansus DPR RI untuk membahas RUU ini dengan pihak Pemerintah.

UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ini sendiri diperlukan untuk dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara efisien, efektif, terpadu terorganisir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, serta perekonomian nasional.

RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ini oleh Presiden RI disampaikan kepada Ketua DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2013 lalu.